Di Pessel Banyak Tenaga Honorer PUTR,Diduga Merangkap Jadi Kontraktor

    Di Pessel Banyak Tenaga Honorer  PUTR,Diduga Merangkap Jadi Kontraktor

    Painan--korupsi itu bukan hanya dgn melakukan mark up atau penggelembungan anggaran negara maupun dalam bentuk yang lain seperti pencucian uang.

    Namun barangkali ada yg lepas dari sorotan kita, yaitu Korupsi dalam bentuk kolusi. Demikian kejadiannya seperti yang digambarkan seorang Mantan auditor yang tak mau disebutkan jati dirinya.

    Ada contoh nyata informasi dari masyarakat, proyek Dinas Pertanian Pessel diduga kuat dikerjakan oleh oknum honorer PUTR Pessel. Berinitial (Pk).

    Proyek yang berjudul Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Penyediaan pemamfaatan sarana prasarana di kecamatan bayang dengan no kontrak 020/02/SPK-RBPP/Distan-Ps/2023 dengan nilai 483.816.600, lama pekerjaan120 kalender Pelasana: CV Alshadik 


    Dikatakannya lagi , Kalau ada didalam satu instansi pemerintah dimana salah satu pegawai honorernya memiliki perusahaan dan bebas mengerjakan proyek yang ada didalam instansi tersebut, Bisa dikatakan Kolusi.

    ” Saling pinjam perusahaan antara bawahan dengan atasan, ini apa namanya? Selain memanfaatkan jabatannya untuk mengambil proyek. ASN juga dilarang berproyek, ” jelasnya.

    Untuk bisa membuka kasus korupsinya, bisa lewat jalur kolusinya dulu. Jika itu bisa dibuktikan, maka secara atomatis bisa menjerat kasus nepotisme dan korupsinya..

    Dari fakta diatas, pegawai honor tersebut sangat sulit bisa mendapatkan proyek jika tidak menjadi pegawai honor. Ini tentu ada arahan dari atasan untuk membuat perusahaan untuk memback up proyek yang ada si dinasnya.

    Berbeda dengan kontraktor beneran. Ia akan fokus pada proyek. Bukan menjadi Kontraktor ” jadi jadian”. Separuh menjadi pegawai honor separuh lagi Kontrakor? Ini aneh saja.

    Masyarakat Anti Korupsi Pesisir Selatan Selatan, Soni.SH.MH menyebutkan ada sejumlah pejabat di pemerintahan Pessel, yang bermain proyek. Salah satu modusnya menyuruh bawahannya membangun perusahan untuk menggarap sejumlah proyek PL.

    Bentuk kolusi semacam ini sudah pihaknya ketahui sejak beberapa tahun lalu. Dan kami sebut sebagai modus ‘ kutipan paksa bawahan”.

    “Kami sudah mencatat nama perusahannya dan proyek yang dikerjakannya, ” jelas Aktivis anti korupsi ini.

    Dia menambahkan, dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diidentifikasi.

    Ini pesan kepada pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas.Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah.

    Sementara pihak Kejaksaan Negeri Pessel  melalui Kasi intelnya Dodi Sosistro.SH.MH  menerangkan, Kalau di lapangan ada temuan seperti itu. Silahkan laporkan kepada kami. Ditanya apakah proyek yang bermuatan Kolusi, itu akan diproses secara hukum, “Iya, semua dugaan proyek yang ada kolusinya akan kita proses secara hukum, ” tegas.(**)

    Adi Kampai

    Adi Kampai

    Artikel Sebelumnya

    Pembangunan Labor SMK Parawisata Aisyiyah...

    Artikel Berikutnya

    Peduli Talenta Unggulan Sumbar,48 Guru Ikut...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pemko Bukittinggi Launching Tabungan Utsman Tahun 2024, 16 Milyar Pinjaman Termanfaatkan oleh Pedagang Kecil
    Ciptakan Kamseltibcar Lantas di Lin.gkungan Pelajar, Satlantas Polres Solok Gelar 'Police Goes To School
    Jalan - Jalan ke Kampuang Malayu Limo Koto Banjol
    Polri Siap Amankan Welcoming Dinner Delegasi World Water Forum ke-10 Di GWK
    Tim SSDM Polri Gelar Kegiatan Trauma Healing Berupa Kegiatan Yasinan bagi Korban Terdampak Banjir Lahar Dingin Marapi

    Ikuti Kami